oleh

Dear Pemilik Usaha, Ketahui Yuk Pajak Reklame Agar Gak Rugi

tempatpinjamuang-Sebagai pemilik kerja keras atau toko, kau sudah tahu belum soal pajak reklame? Faktanya, masih banyak lho pemilik toko yang nunggak bayar pajak reklame. Ada yang sengaja teledor demi gak keluar duit tambahan, tetapi ada yang emang belum tahu soal keharusan yang satu ini.

tempatpinjamuang-Kalau kamu, ada dalam klasifikasi yang mana?

Sebelum membayarnya, ada baiknya kita tahu dahulu ya apa itu reklame dan beberapa jenisnya.

tempatpinjamuang-Reklame merupakan alternatif penawaran khusus yang paling diminati pemilik usaha. Ada beraneka ragam jenis reklame, setiap jenis memiliki kalangan wajib pajak yang berbeda-beda. Sejauh ini, reklame masih menjadi cara yang efektif untuk tujuan memperkenalkan atau mengiklankan barang, jasa, orang atau tubuh yang sanggup dikenali oleh khalayak umum.

tempatpinjamuang-Reklame sanggup berupa papan, reklame peragaan, reklame selebaran, stiker, kain, reklame berlangsung dan lain sebagainya. Selain itu reklame juga difungsikan untuk merekomendasikan atau menawan perhatian biasa terhadap sesuatu yang diperlihatkan.

tempatpinjamuang-Meski begitu, gak banyak yang tahu pentingnya mengeluarkan duit dan cara mengorganisir pajaknya. Padahal problem soal pajak ini sudah usang dikontrol dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 wacana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

tempatpinjamuang-Nah, mudah-mudahan kau masuk kalangan teledor bayar pajak dan gak rugi nantinya, simak yuk pembahasannya berikut ini.

Pentingnya bayar pajak reklame

pajak reklame
(Image: Bapenda Jabar)

tempatpinjamuang-Ada langkah-langkah tegas yang ditangani pemerintah terhadap wajib pajak yang teledor membayar. Salah satunya terjadi di Jambi. Maret lalu, puluhan reklame di Pasar Bawah Muarabungo disegel tim penertiban pajak.

tempatpinjamuang-Reklame tersebut diberi stiker bertuliskan “belum bayar pajak” dan terancam diturunkan jikalau gak secepatnya diurus dalam waktu satu minggu.

tempatpinjamuang-Kejadian serupa juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia, tergolong Jakarta. Gak hanya penurunan paksa reklame, menunggak bayar pajak juga sanggup bikin kau dikenakan denda.

tempatpinjamuang-Wajib pajak yang menyodorkan nilai kesepakatan reklame yang gak sesuai sanggup mendapat hukuman tata kelola berupa peningkatan sebesar 25 persen dari pajak yang kurang dibayar dengan ditambah bunga dua persen, terhitung sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame pertama kali diterbitkan.

tempatpinjamuang-Dari contoh kasus ini, sudah tahu kan seberapa pentingnya taat bayar pajak satu ini?

[Baca: Gak Pernah Lapor Pajak? Ini Hukuman yang Menanti]

Cara perkiraan tarif pajak

Pajak Reklame
(Image: Jurnal)

tempatpinjamuang-Tarif pajak ini menggunakan Nilai Sewa Reklame (NSR) selaku dasar perhitungan.

tempatpinjamuang-Kalau reklame yang ditayangkan menggunakan pihak ketiga, NSR yang ditetapkan mengacu pada nilai kesepakatan reklame. Sementara jikalau reklame diselenggarakan sendiri, besaran NSR bakal diputuskan menurut faktor-faktor di bawah ini:

Tanya Ahli Hukum tempatpinjamuangTanya Ahli Hukum tempatpinjamuang

  • Jenis
  • Bahan yang digunakan
  • Lokasi penempatan
  • Waktu
  • Jangka waktu penayangan
  • Jumlah dan ukuran

tempatpinjamuang-Ada dua jenis reklame, yakni reklame produk dan non produk. Dua-duanya punya hitung-hitungan pajak yang beda.

tempatpinjamuang-Pada reklame produk, isi reklame menampung barang atau jasa yang dipersiapkan dan bersifat komersil. Sementara pada reklame non produk, hanya menampung isu perusahaan, bisnis, atau tubuh kerja keras selaku isu identitas pada masyarakat.

tempatpinjamuang-Berikut ini tarif pajak yang diselenggarakan sendiri di Pemprov DKI Jakarta (mengacu pada Pergub Provinsi DKI Jakarta No.27 tahun 2014):

  1. Nilai Sewa Reklame (NSR) non produk
  • Ukuran satu meter persegi,  jangka waktu satu hari, dengan ketinggian reklame maksimum 15 meter:
    1. Protokol A: Rp 25.000
    2. Protokol B: Rp 20.000
    3. Protokol C: Rp 15.000
    4. Ekonomi kelas I: Rp 10.000
    5. Ekonomi kelas II: Rp 5.000
    6. Ekonomi Kelas III: Rp 3.000
    7. Lingkungan: Rp 2.000

2. Nilai Sewa Reklame (NSR) produk

  • Ukuran satu meter persegi,  jangka waktu satu hari, dengan ketinggian reklame maksimum 15 meter:
  1. Protokol A: Rp 125.000
  2. Protokol B: Rp 100.000
  3. Protokol C: Rp 75.000
  4. Ekonomi kelas I: Rp 50.000
  5. Ekonomi kelas II: Rp 25.000
  6. Ekonomi Kelas III: Rp 15.000
  7. Lingkungan: Rp 10.000

[Baca: Lapor Pajak Online Yuk! Ini Caranya Dapat e-FIN]

Simulasi perkiraan pajak

tempatpinjamuang-Jika Pak A pengin memasang baliho yang menampung isu produknya dengan ukuransatu meter persegi di tempat Sudirman (protokol A), maka perkiraan pajaknya selama satu tahun adalah, selaku berikut:

tempatpinjamuang-Satu meter persegi x Rp 125.000 x 365 (setahun) x 25 persen = Rp 11.406.250

tempatpinjamuang-Jadi, pajak yang mesti dibayarkan Pak A buat rentang waktu 1 tahun penayangan baliho sebesar Rp 11.406.250.

Persyaratan registrasi reklame baru

tempatpinjamuang-Ini beliau tolok ukur yang perlu kau siapkan buat registrasi reklame baru:

  1. Gambar desain produk atau pesan reklame
  2. Fotokopi identitas diri (KTP atau SIM)
  3. Gambar atau peta lokasi penempatan titik reklame (tiga titik: samping kiri, kanan, dan terlihat depan)
  4. Surat kuasa bermaterai (apabila diwakilkan)
  5. Surat pernyataan reklame belum terpasang (bermaterai)
  6. Surat pernyataan gak keberatan reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan
  7. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  8. Foto modern rencana lokasi penempatan reklame (jika ukuran reklame lebih besar dari enam meter persegi hingga 24 meter persegi).

Yang tak tergolong wajib pajak reklame

Seperti dikontrol dalam sudah dikontrol dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 wacana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak penyelenggaraan reklame yakni individu atau tubuh kerja keras atas penyelenggaraan reklame memiliki konsekuensi yang dikenakan terhadap mereka.

Karena itu, pajak reklame dalam pelaksanaannya dikontrol kembali oleh masing-masing tempat lewat Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dan tidak tergolong ke dalam wajib pajak reklame, yaitu:

  • Reklame yang diselenggarakan lewat media cetak, media elektronik dan internet.
  • Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  • Reklame untuk nama tempat ibadah menyerupai masjid, gereja, serta panti asuhan.
  • Reklame untuk tanah yang terletak di tanah tersebut dengan ukuran tidak lebih dari 1 m2.
  • Reklame yang diselenggarakan oleh Perwakilan Luar negeri.
  • Merek produk atau label yang terdapat pada barang barang jualan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis di pasaran.

Lantas,  bagaimana jikalau reklame tersebut diselenggarakan lewat pihak ketiga?

Sekadar diketahui, wajib pajak reklame dikenakan terhadap individu/pribadi atau tubuh yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame itu diselenggarakan secara pribadi oleh pribadi atau tubuh maka wajib pajak reklame merupakan tubuh atau orang pribadi yang bersangkutan tersebut.

Tanya Ahli Hukum tempatpinjamuangTanya Ahli Hukum tempatpinjamuang

Jika reklame diselenggarakan lewat pihak ketiga, maka wajib pajak merupakan pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame tersebut. Hal ini sungguh penting dikenali untuk menjumlah NSR (Nilai Sewa Reklame) selaku teladan untuk menegaskan tarif pajak.

[Baca: E-Filing Pajak Online: Kesalahan yang Sering Terjadi dan Solusinya]

tempatpinjamuang-Itulah hal-hal yang perlu kau ketahui mengenai pajak reklame. Biar gak rugi alasannya mesti bayar denda, jangan lupa patuhi aturan dan taat mengeluarkan duit pajak ya. (Editor: Chaerunnisa)

Tags : , , ,

News Feed