oleh

Syarat Sah Perjanjian Menurut Dasar Aturan Di Indonesia

tempatpinjamuang-Dalam buka usaha atau bahkan dalam melaksanakan kegiatan rutin pekerjaan sehari-hari, kita sering diminta untuk menghasilkan perjanjian. Salah satu contohnya perjanjian bisnis. Tapi, tahukah kau apa saja syarat sah perjanjian menurut aturan di Indonesia? 

tempatpinjamuang-Perjanjian dibentuk selaku bukti bahwa sudah terjadi persetujuan antara kita dan mitra bisnis atau pihak perusahaan.

tempatpinjamuang-Perjanjian sering dibentuk dalam kesibukan sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, atau jenis transaksi lainnya. Perjanjian merupakan sesuatu yang lazim di dunia bisnis atau kesibukan jerih payah pada di saat ini.

Dasar aturan perjanjian dalam syarat sah perjanjian

tempatpinjamuang-Sebelum membahas lebih lanjut perihal syarat sah perjanjian, ada baiknya untuk kau memahami dahulu apa sih arti dari suatu perjanjian? Apa ada dasar aturan di Indonesia yang membahas wacana perjanjian? 

Pengertian perjanjian 

tempatpinjamuang-Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang mengikat diri mereka dengan orang lain atau lebih. Dalam perjanjian tersebut termuat hak dan keharusan masing-masing pihak.

tempatpinjamuang-Karena sifatnya yang mengikat, maka perjanjian dapat juga disamakan dengan Undang-Undang, bedanya cuma lingkupnya saja. 

tempatpinjamuang-Kalau undang-undang mesti ditaati semua warga negara, perjanjian ditaati pihak yang bersepakat. 

tempatpinjamuang-Selain untuk pengikat hak dan keharusan masing-masing pihak, perjanjian juga memiliki faedah selaku alat bukti yang sah untuk mengakhiri sengketa.

tempatpinjamuang-Tak bisa disangkal bahwa setiap hubungan bisa saja mengalami perkelahian atau konflik. Nah, perjanjian bisa dijadikan selaku alat untuk mengakhiri perkelahian tersebut.

Dasar aturan perjanjian

tempatpinjamuang-Dasar aturan di Indonesia sudah menampung banyak hal wacana perjanjian, tergolong syarat sah perjanjian. Pengertian perjanjian itu sendiri sudah tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata. 

tempatpinjamuang-Pasal tersebut menyebut “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.”

tempatpinjamuang-Sementara untuk syarat sah perjanjian dicantumkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan pasal tersebut, persetujuan mesti menyanggupi empat syarat biar bisa sah menjadi perjanjian, di antaranya: 

  • syarat kesepakatan, 
  • kecakapan, 
  • objek, 
  • halal. 

Ini 4 syarat sah perjanjian yang wajib dipenuhi

tempatpinjamuang-Dalam praktiknya, perjanjian mempunyai sejumlah syarat agar dianggap sah secara hukum. Syarat sah perjanjian itu dikelola dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, utamanya Pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut, antara lain:

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Kecakapan untuk menghasilkan suatu perikatan.
  3. Suatu pokok urusan tertentu.
  4. Suatu alasannya merupakan yang tidak terlarang.

tempatpinjamuang-Syarat pertama dan kedua disebut selaku syarat subjektif lantaran berhubungan dengan para subjek yang menghasilkan perjanjian. 

tempatpinjamuang-Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif lantaran berhubungan dengan objek dalam perjanjian.

Tanya Ahli Hukum tempatpinjamuangTanya Ahli Hukum tempatpinjamuang

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

tempatpinjamuang-“Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya” memiliki arti para pihak yang menghasilkan perjanjian mesti sepakat atau oke perihal hal-hal pokok atau bahan yang diperjanjikan.

tempatpinjamuang-Kesepakatan itu mesti diraih dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Adanya elemen pengikat inilah yang kemudian menjadi syarat sah perjanjian. 

tempatpinjamuang-Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin menyewa sejumlah kendaraan bermotor dari perusahaan penyedia kendaraan bermotor. Nah, kedua belah pihak sepakat dalam hal penyewaan kendaraan bermotor dalam kurun waktu satu tahun untuk kebutuhan tertentu.

tempatpinjamuang-Perjanjian tersebut mengontrol terkait harga, cara pembayaran, sanksi, solusi sengketa, dan sebagainya. Biasanya, di dalam persetujuan bersangkutan turut menyatakan bahwa kedua pihak menyetujui tanpa adanya elemen penipuan, paksaan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan untuk menghasilkan suatu perikatan

tempatpinjamuang-Pasal 1330 KUHPerdata sudah mengontrol pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap mahir untuk menghasilkan perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak mahir untuk menghasilkan perjanjian, antara lain:

  • Orang yang belum dewasa.
  • Orang yang diposisikan di bawah keadaan khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya).

3. Suatu pokok urusan tertentu

tempatpinjamuang-“Suatu pokok urusan tertentu” memiliki arti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) mesti jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu mesti ada dan nyata.

tempatpinjamuang-Sebagai contoh, perjanjian menyewa rumah toko (ruko) dua lantai dengan luas bangunan 750 m2 yang terletak di Jalan Kebahagiaan Nomor 69, Jakarta Pusat. Ruko merupakan barang yang terperinci dan nyata.

4. Suatu alasannya merupakan yang tidak terlarang

tempatpinjamuang-“Suatu alasannya merupakan yang tidak terlarang” atau juga sering disebut selaku suatu alasannya merupakan yang halal memiliki arti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dihentikan undang-undang atau yang berlainan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum.

tempatpinjamuang-Sebagai contoh, pihak terkait melaksanakan perjanjian perdagangan ganja yang mana barang tersebut dinyatakan terlarang secara aturan di Indonesia. Perjanjian seperti ini merupakan dianggap tidak sah.

Syarat sah perjanjian kerja

tempatpinjamuang-Dalam dunia kerja, perusahaan dan pegawai sudah menyepakati perjanjian kerja sebelumnya. Jika kita mengacu pada syarat sah perjanjian sesuai KUHPerdata, perjanjian kerja biar sah juga mesti menyanggupi empat syarat. 

  1. Syarat pertama yang mesti dipenuhi adanya persetujuan di antara kedua pihak, yakni pemberi kerja dan peserta kerja. Pemberi kerja sepakat mengeluarkan duit upah peserta kerja. Sebaliknya, peserta kerja juga sepakat menampilkan tenaganya untuk pemberi kerja.
  2. Syarat kedua, usia pekerja sudah memasuki usia yang dapat dan mahir melaksanakan perbuatan hukum. 
  3. Syarat ketiga adanya pekerjaan yang dijanjikan pemberi kerja ke peserta kerja beserta dengan status pengangkatan karyawan.
  4. Syarat sah perjanjian kerja yang terakhir, pekerjaan yang diberikan tidak berlainan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Syarat sah perjanjian polis asuransi

tempatpinjamuang-Dalam asuransi juga ada syarat sah perjanjian, utamanya menyangkut polis asuransi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. 

Polis asuransi sendiri mempunyai pemahaman perjanjian asuransi yang dipersamakan dengan sertifikat perjanjian asuransi. 

tempatpinjamuang-Perjanjian asuransi itu dibentuk secara tertulis dan menampung banyak sekali perjanjian antara pihak pemegang polis dan perusahaan asuransi. 

tempatpinjamuang-Polis asuransi mesti mencantumkan poin-poin penting selaku bentuk syarat sah, di antaranya:

Tanya tempatpinjamuangUntuk Pertanyaan KeuanganmuSaya korban PHK COVID-19, apa hak saya yang dapat diperjuangkan?Dijawab : Rieke Caroline, SH, MKn.Baca Selengkapnya

  • Tenggang waktu polis
  • Masa berlakunya pertanggungan
  • Tata cara pembayaran premi
  • Besaran harga premi yang dibayarkan
  • Kurs yang digunakan untuk polis asuransi
  • Kebijakan perusahaan asuransi terkait keterlambatan pembayaran premi yang sudah disepakati dengan pemegang polis.
  • Manfaat pertanggungan yang bakal ditemukan pemegang polis
  • Tata cara perpanjangan kontrak masa pertanggungan
  • Pengecualian-pengecualian pertanggungan
  • Klausul penghentian pertanggungan
  • Syarat dan metode pengajuan klaim, beserta detil bukti-bukti yang diperlukan
  • Klausul solusi sengketa apabila terjadi pertentangan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi

tempatpinjamuang-Semua itu mesti tercantum di dalam persetujuan polis. Pasalnya, asuransi merupakan hal yang sungguh penting untuk merencanakan diri kau di masa yang mau tiba sehingga pastikan kau memiliki asuransi yang sudah sesuai ketentuan. 

Asas-asas perjanjian

tempatpinjamuang-Dalam KUHPerdata, ada lima asas perjanjian, yakni asas keleluasaan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian. 

1. Asas keleluasaan berkontrak

tempatpinjamuang-Setiap orang, mempunyai keleluasaan dalam berkontrak, selama keleluasaan tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian dan tidak melanggar hukum. 

tempatpinjamuang-Kebebasan yang dijunjung di antaranya, keleluasaan untuk menghasilkan atau tidak menghasilkan perjanjian, keleluasaan melaksanakan perjanjian dengan siapa saja. 

tempatpinjamuang-Kemudian keleluasaan menyeleksi isi perjanjian itu sendiri termasuk pelaksanaan dan persyaratannya, hingga keleluasaan menyeleksi bentuk dari perjanjian, bisa tertulis maupun lisan. 

2. Asas konsensualisme

tempatpinjamuang-Perjanjian mempunyai asas konsensualisme atau konsensus, yang artinya sepakat. Artinya, suatu perjanjian mesti dilandaskan pada persetujuan antara dua belah pihak atau lebih yang mengikat janji.

tempatpinjamuang-Bahkan, bila kedua belah pihak sudah meraih kata sepakat, maka perjanjian tersebut sudah berlaku tanpa perlu suatu formalitas. Kecuali suatu perjanjian yang memerlukan syarat formalitas sesuai Undang-Undang, teladan perdagangan rumah yang memerlukan legalitas notaris. 

3. Asas kepastian hukum

tempatpinjamuang-Di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, dituliskan bahwa perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku selaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

tempatpinjamuang-Artinya, kedua belah pihak atau lebih yang sudah menghasilkan perjanjian, wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut layaknya mematuhi Undang-Undang yang berlaku di negara. Jika salah satu mengingkari persetujuan maka perjanjian tersebut bisa diusut ke pengadilan. 

tempatpinjamuang-Bagi yang melanggar bisa dan sungguh dimungkinkan untuk menerima hukuman sesuai dengan keputusan hakim. 

4. Asas itikad baik

tempatpinjamuang-Perjanjian mesti dibentuk menurut asas itikad baik. Artinya, kedua belah pihak mesti saling percaya, saling jujur, dan saling terbuka dalam menghasilkan kesepakatan. Jangan hingga perjanjian tersebut dibentuk dengan maksud buruk menyerupai mendustai atau memanipulasi fakta. 

5. Asas kepribadian

tempatpinjamuang-Suatu perjanjian mesti bersifat personal, artinya persetujuan tersebut mesti mengikat pihak-pihak yang menghasilkan perjanjian secara langsung, tidak boleh diwakilkan dan menyeret orang lain yang tidak sepakat. 

Kondisi-kondisi yang membatalkan keabsahan perjanjian 

tempatpinjamuang-Apabila perjanjian sudah menyanggupi empat syarat sah perjanjian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka perjanjian sudah dinyatakan sah. 

tempatpinjamuang-Kendati demikian, perjanjian bisa batal demi penegakan aturan apabila tidak menyanggupi beberapa syarat selaku berikut.

Tanya Ahli Hukum tempatpinjamuangTanya Ahli Hukum tempatpinjamuang

1. Voidable

tempatpinjamuang-Jika syarat pertama dan kedua atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak sanggup meminta peniadaan atas perjanjian yang berjalan lewat putusan pengadilan. Selama belum dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Null dan void

tempatpinjamuang-Jika syarat ketiga dan keempat atau salah satunya  tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Yang memiliki arti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Akibat aturan bila syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi

tempatpinjamuang-Setelah mengenali isu perihal empat syarat sah perjanjian, lantas kau berpikir bagaimana bila salah satu patokan tersebut tidak terpenuhi? Apakah ada hukuman hukumnya? 

tempatpinjamuang-Sebuah perjanjian sudah dikelola dan dicatat dalam KUHPerdata. Artinya, perjanjian bisa dibawa ke ranah pengadilan bila salah satu pihak ada yang mengingkari.

tempatpinjamuang-Apabila satu di antara empat syarat sah perjanjian yang sudah disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan. 

tempatpinjamuang-Jika yang tidak tercukupi merupakan syarat nomor 1 dan 2, yakni sepakat dan kecakapan, maka proses pembatalannya mesti ditangani lewat pengadilan. 

tempatpinjamuang-Sementara bila yang tidak tercukupi nomor 3 dan 4, perjanjian dianggap batal dan tidak pernah ada. 

tempatpinjamuang-Bila salah satu pihak mengingkari perjanjian dan syarat sah perjanjian, pihak satunya bisa menuntut ke pengadilan dan pihak yang mengingkari mempunyai potensi menerima hukuman denda, atau hukuman yang sudah disepakati keduanya.  

 Demikian klarifikasi perihal syarat sah perjanjian. Mudah-mudahan postingan ini bisa memperbesar pengetahuan bagi kita sebelum menghasilkan perjanjian, ya

tempatpinjamuang-Selain itu, simak terus artikel-artikel perihal asuransi dan administrasi keuangan di tempatpinjamuang, ya!

News Feed