Menu
Info seputar keuangan peminjaman uang di seluruh Indonesia

Sembako Sampai Uang Sekolah Mau Dipajaki, Oh My! – TPMNews

  • Bagikan

Jakarta, tpmnews – Pemerintah begitu agresif memajaki barang dan jasa di sana sini. Selain penetapan PPh Badan minimum untuk perusahaan yang merugi, skema pajak karbon, PPN pun jadi sasaran yang tarifnya akan ditingkatkan seperti Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Rencana tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menariknya beberapa barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan dari PPN seperti sembako hingga pendidikan bakal dipajaki. 

Dalam draft RUU KUP tersebut diketahui pemerintah menghapus jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 4A ayat (3). Dalam draf RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN.

Pilihan Redaksi
  • DPR Ramai-ramai Protes Pemerintah Soal Wacana Pajak Sembako!
  • Ini Deretan Sekolah yang (Mungkin) Kena Pajak!
  • Sembako Kena Pajak, Anak Buah Sri Mulyani Bantah RI Bangkrut!

Selain sekolah, ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Tarif PPN umum Indonesia saat ini memang terbilang rendah jika dibandingkan dengan rata-rata global yakni hanya 10%. Namun di kawasan Asia Tenggara Indonesia bukan yang terendah karena masih ada Singapura dan Thailand yang lebih rendah di angka 7%. 


Rencananya tarif PPN umum akan ditingkatkan dari 10% menjadi 12%. Terkait rencana ini pemerintah berjanji tak akan membabi buta dengan menyamaratakan tarif PPN untuk semua barang dan jasa. 

Untuk PPN multi tarif tertuang dalam pasal 7A ayat 2 yang menuliskan bahwa dalam skema ini paling rendah dikenakan sebesar 5% dan paling tinggi 25%. Tarif tertinggi ini akan dikenakan untuk barang super mewah dan tarif terendah untuk barang kebutuhan pokok atau sembako.

Kendati demikian, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, tarif rendah dalam skema multi tarif ini tidak dikenakan untuk setiap jenis kebutuhan pokok. Terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras dan minyak bisa dikenakan PPN hanya 1%.

Peningkatan tarif PPN untuk sembako, jasa pendidikan dan transportasi hanya akan berdampak pada peningkatan inflasi. Dengan asumsi sembako dikenakan PPN sebesar 1% sementara pendidikan dan jasa transportasi masing-masing 5% maka akan ada kenaikan inflasi sebesar 0,2%. 

Jenis Kontribusi Skenario No PPN Plus PPN Skenario Plus PPN
Makanan 20.1% 20.1% 1% 0.20%
Pendidikan 2.6% 2.6% 5% 0.13%
Transportasi 5.6% 5.6% 5% 0.28%

Sumber : BPS, tpmnews Analysis

Untuk kasus sembako terutama beras memang tidak bisa dipajaki dengan tarif tinggi. Bahkan kena pajak pun sangatlah kontroversial mengingat kontribusi beras terhadap total pengeluaran konsumen dalam negeri mencapai 3,3%.

Masyarakat miskin juga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga beras. Menurut kajian Bank Dunia, setiap ada kenaikan harga beras sebesar 10% maka akan ada tambahan 1,2 juta orang miskin di Indonesia. Ini menjadi alasan mengapa harga sembako terutama beras harus dijaga agar tetap stabil.

Halaman Selanjutnya >> Apakah Momentumnya Tepat?

Sumber tpmnews

  • Bagikan
id_IDIndonesian