Menu
Info seputar keuangan peminjaman uang di seluruh Indonesia

Menteri Bahlil ke DPR & Dzikir Minta Anggaran 2022 Bisa Naik! – TPMNews

  • Bagikan

Jakarta, tpmnews – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR, Selasa (8/6/2021). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil meminta dukungan kepada parlemen agar anggaran di kementeriannya bisa naik.

Bahlil menjelaskan pada 2022 Kementerian Investasi mendapatkan pagu anggaran indikatif sebesar Rp 711,51 miliar. Dengan rincian, untuk program dukungan manager sebesar Rp 300,9 miliar dan belanja program sebesar Rp 410,61 miliar.

Kendati demikian, pagu anggaran indikatif tahun 2022 tersebut lebih kecil dari pagu anggaran 2021. Oleh karena itu, Bahlil pun meminta agar pagu anggaran 2022 bisa ditambah.

“Target realisasi investasi di 2021 dengan anggaran Rp 930 miliar. Jadi dulu di 2021 kami mendapat plafon Rp 1,35 miliar, kemudian refocusing menjadi Rp 930 miliar,” jelas Bahlil.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp 930 miliar itu, target investasi yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus mencapai Rp 900 triliun atau lebih besar dari RPJMN 2020-2024 yang hanya ditargetkan sebesar Rp 858,5 triliun.

Sementara target investasi pada tahun 2022 dinaikkan kurang lebih 30% menjadi Rp 1.100 triliun – Rp 1.200 triliun, lebih besar dibandingkan RPJMN yang sebesar Rp 968,4 triliun.

Oleh karena itu, Bahlil mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 608,5 miliar untuk pagu anggaran 2022.

“Karena itu kami mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 608,5 miliar. Surat ini kami ajukan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada Menteri Bappenas (Suharso Monoarfa). Kami juga sudah melaporkan secara seksama, tinggal hari ini kami melaporkan ke pimpinan,” tuturnya.

Dalam permohonan meminta anggaran itu, Bahlil mengaku dirinya sudah berdoa agar para anggota Komisi VI DPR bisa turut menyetujui adanya tambahan anggaran 2022 untuk Kementerian Investasi.

“Besar harapan kami dan doa zikir serta pergumulan dari seluruh pimpinan dan para pejabat maupun karyawan di Kementerian Investasi. surat ini kiranya dapat dipahami dan dapat diperjuangkan oleh pimpinan, bapak, ibu anggota Komisi VI,” kata Bahlil melanjutkan.

Adapun program prioritas Kementerian Investasi pada 2022 diantaranya peningkatan kemudahan perizinan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB), yang ditargetkan bisa berada pada ranking 53.

Kemudian pengembangan Online Single Submission yang berbasis risiko sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan saat ini diklaim sedang dalam tahap finalisasi.

“Kemudian fasilitasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perusahaan dalam negeri juga. Pembuatan roadmap hilirisasi investasi yang berbasis pada sumber daya alam untuk sektor-sektor hilirisasinya,” jelas Bahlil.

Program prioritas lainnya juga pembentukan Satgas percepatan investasi, penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha pada Kementerian/Lembaga, dan sebagainya.

[Gambas:Video CNBC]

(mij/mij)

Sumber tpmnews

  • Bagikan
id_IDIndonesian