Mau Nikah Gratis, Penuhi Syarat Nikah Di Kua Ini Dahulu

Sedang merencanakan pernikahan, tetapi masih resah dalam pelaksanaannya secara sipil dan agama? 

Ada baiknya membaca postingan di bawah ini. tempatpinjamuang merangkum alur dan tolok ukur yang mesti dipenuhi untuk menggelar ijab kabul di Kantor Urusan Agama (KUA). Simak informasinya di bawah ini. 

Negara Menjamin Hak Negara Membangun Keluarga

Yang penting untuk disadari sebelum melangsungkan pernikahan, kedua pasangan mesti sama-sama menyadari dan mengetahui bahwa ijab kabul dibangun atas rasa sukarela dan keputusan berdua tanpa adanya intimidasi. 

Dasar inilah yang menjadi syarat ijab kabul yang sah menurut negara dan agama, menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 dan UU No I Tahun 1974 Tentang Pernikahan syarat pernikahan. Adapun syarat diselenggarakan ijab kabul antara lain:

1. Pernikahan cuma diizinkan apabila lelaki dan perempuan sudah meraih 19 tahun. 
2. Pernikahan mesti didasarkan atas kontrak dan izin dari kedua kandidat mempelai.

Apabila syarat tersebut terpenuhi, barulah negara sanggup menjamin hak warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan ijab kabul yang sah. 

Plus, menjamin hak anak atas kelancaran hidup, tumbuh, dan meningkat serta berhak atas santunan atas tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA berada di setiap kecamatan di Indonesia,  ialah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 

KUA kiprah khususnya yakni mencatat pernikahan. Dalam struktur organisasinya, ada tiga pihak yang bertugas di KUA. 

• Pertama, penghulu yang ialah aparatur negeri sipil (ASN) dengan kiprah mencatat pernikahan. 
• Kedua, Kepala KUA Kecamatan yakni penghulu yang diberi kiprah selaku kepala di unit tersebut. 
• Ketiga, pembantu pegawai pencatat ijab kabul yang berikutnya disingkat P4 selaku anggota penduduk yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. 

Adapun kiprah KUA menurut Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 ihwal Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yakni menjalankan fungsi berikut.

• Menyelenggarakan statiistik dan dokumentasi.
• Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan.
• Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengelola dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan budi yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus pencatatan ijab kabul di KUA, untuk mendapat sertifikat ijab kabul dilaksanakan lewat empat tahap perkawinan.  

1. Pendaftaran kehendak kawin. 
2. Pengumuman kehendak perkawinan. 
3. Pelaksanaan pencatatan perkawinan. 
4. Penyerahan buku pencatatan perkawinan. 

Tahap-tahap registrasi ijab kabul di KUA

Apabila kita sudah mantap untuk melangsungkan pernikahan, berikutnya yang mesti secepatnya dilaksanakan yakni mengajukan pendaftaran. Berikut tahapannya.

1. Permohonan

Ada tiga prosedur di saat mengajukan tuntutan registrasi ijab kabul di KUA. Permohonan ini diajukan dalam tiga sub, antara lain: 

• Pendaftaran kehendak perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan kawasan komitmen dilaksanakan. 
• Pendaftaran kehendak perkawinan dilaksanakan paling usang 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. 
• Dalam hal registrasi kehendak perkawinan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja, kandidat pengantin mesti mendapat surat keringanan dari camat kawasan komitmen dilaksanakan. 

2. Persyaratan administrasi

Pendaftaran perkawinan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran. Ada sejumlah lampiran yang mesti ditambahkan di saat mengajukan registrasi perkawinan, antara lain:

• Surat pengirim perkawinan dari kelurahan kawasan tinggal kandidat pengantin. 
• Fotokopi akte kelahiran. 
• Fotokopi kartu tanda penduduk. 
• Foto kartu keluarga.
• Surat anjuran perkawinan dari KUA Kecamatan lokal bagi kandidat pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan kawasan tinggalnya. 
• Persetujuan kedua kandidat pengantin. 
• Izin tertulis orang bau tanah atau wali bagi kandidat pengantin yang belum meraih 21 tahun. 
• Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai relasi darah, dalam hal kedua orang bau tanah atau wali.
• Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali dan pengampu tidak ada. 
• Dispensasi dari pengadilan bagi kandidat suami yang belum meraih 19 tahun dan kandidat istri belum meraih umur 16 tahun. 
• Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jikalau kandidat mempelai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polri.
• Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang. 
• Akta cerai atau kutipan buku registrasi talak atau buku registrasi cerai.
• Akta janjkematian atau surat keterangan janjkematian suami/istri yang dibentuk lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati. 

3. Pemeriksaan dokumen 

Setelah dokumen lengkap, berikutnya yakni investigasi dokumen yang diserahkan kandidat pengantin. Berikut tahapan-tahapannya. 

• Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu menjalankan investigasi dokumen perkawinan. 
• Dalam hal investigasi dokumen perkawinan belum menyanggupi ketentuan, Kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahu terhadap kandidat pengantin atau wali atau wakilnya. 
• Calon suami, kandidat istri dan wali atau wakilnya menyanggupi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat satu hari sebelum insiden ijab kabul berlangsung. 
• Kepala KUA Kecamatan atau penghulu menjalankan investigasi terhadap dokumen perkawinan dengan mendatangkan kandidat pegantin, wali untuk memutuskan adanya hambatan untuk menikah. 
• Hasil investigasi dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar investigasi perkawinan yang ditandatangani oleh kandidat pengantin, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. 
• Pemeriksaan dokumen perkawinan dilaksanakan dalam dua rangkap, yang menjadi dokumen KUA Kecamatan dan P4. 
• Pemeriksaan dokumen perkawinan dilaksanakan di wilayah kecamatan kawasan dilangsungkannya akad.

4. Penolakan kehendak perkawinan 

Apabila dalam investigasi dokumen perkawinan tidak tercukupi atau terdapat hambatan untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan ditolak. Kepala KUA Kecamatan atau penghulu sanggup menyiarkan penolakan terhadap kandidat pengantin dan wali dibarengi lantaran juga. 

Biaya Menikah di KUA

Banyak yang belum mengenali bahwa KUA tidak memungut ongkos dalam penyelenggaraan pernikahan. Hanya saja ini bisa ditemukan apabila mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KUA.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 ihwal Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berlaku pada Departemen Agama, ada ketentuan yang mesti dilaksanakan bila tak mau dikutip pungutan di saat melangsungkan ijab kabul di KUA. Berikut perinciannya: 

1. Pelaksanaan ijab kabul tidak dikenakan ongkos pencatatan nikah jikalau dilaksanakan di KUA Kecamatan. 
2. Apabila yang melangsungkan ijab kabul yakni warga negara yang tidak dapat secara ekonomi atau korban bencana. Maka pada pelaksanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan tidak akan dikenakan tarif. 

Di luar dari dua ketentuan tersebut, pemerintah mengutip ongkos ijab kabul apabila ijab kabul dirujuk atau dilaksanakan di luar KUA Kecamatan. Biaya yang mesti ditanggung yakni ongkos transportasi dan jasa profesi selaku penerimaan dari KUA. 

Tarif yang ditetapkan sebesar Rp600.000 per insiden dan per satu kali nikah. Nantinya ongkos tersebut masuk dalam Penerimaan di KUA dan ditetapkan selaku jenis penerimaan negara bukan pajak. 

Demikian keterangan ihwal syarat nikah KUA. Semoga bagi yang sedang merencanakan ijab kabul dilancarkan segala usahanya. 

Tetap membaca artikel-artikel dari tempatpinjamuang untuk mendapat keterangan soal tata kelola keuangan dan rujukan produk asuransi terbaik di Indonesia.

Tags : KUA , pernikahan