5 Aturan Asuransi Dalam Undang-Undang Dan Pedoman Islam

tempatpinjamuang-Hukum asuransi yakni aturan tertulis yang mengikat penerima dan setiap perusahaan asuransi untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati.

tempatpinjamuang-Melalui pengertian aturan asuransi atau perjanjian tersebut lazimnya terdiri dari hak penerima mendapat proteksi dan selaku gantinya penerima mengeluarkan duit premi terhadap perusahaan asuransi.

tempatpinjamuang-Jadi, gak perlu takut untuk berbelanja asuransi. Apalagi tempatpinjamuang menyodorkan irit premi sampai 25% untuk banyak sekali opsi asuransi terbaik kesehatan di Indonesia.

tempatpinjamuang-Singkat kata, aturan asuransi mengendalikan apa saja hak dan keharusan penerima asuransi maupun perusahaan asuransi, baik itu asuransi jiwa atau asuransi umum.

tempatpinjamuang-Peserta sanggup mendapat haknya jika menyanggupi semua kewajiban  yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi. Salah satu umpamanya yakni pembayaran premi.

tempatpinjamuang-Begitu pula dengan perusahaan asuransi, mereka memiliki hak dan keharusan untuk menyodorkan proteksi atau proteksi terhadap penerima asuransi yang menjadi nasabahnya.

tempatpinjamuang-Perusahaan wajib menyodorkan penggantian kerugian jika penerima sudah menyanggupi syarat dan keharusan yang ditetapkan. Biasanya hal ini tertuang terang di dalam polis asuransi.

tempatpinjamuang-Sebaliknya, perusahaan asuransi juga berhak untuk menolak kepesertaan maupun klaim jika syarat-syarat dan keharusan yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi gak dipenuhi oleh peserta.

Penting kau ketahui dari aturan asuransi

• Terdapat dasar aturan yang mengendalikan kerja keras perasuransian bagi perusahaan penyedianya. Dasar aturan ini juga terbagi menjadi dasar aturan asuransi secara general dan syariah.
• Hukum asuransi juga mengendalikan pelaku di industri asuransi, salah satunya yakni landasan aturan bagi biro asuransi.
• Landasan aturan juga tersedia untuk perjanjian yang berlaku dalam asuransi.

tempatpinjamuang-Dasar aturan asuransi inilah yang hendak menyodorkan payung aturan bagi kedua belah pihak jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. Dengan begitu, semua dilema yang ditimbulkan sanggup ditanggulangi secara aturan menurut bukti-bukti yang ada. Apa saja sih dasar aturan yang mengendalikan asuransi? Yuk simak ulasannya berikut ini.

Bacaan

Ini 5 dasar Hukum Asuransi di Indonesia Menurut Undang-undang

tempatpinjamuang-Ada lima dasar aturan asuransi di Indonesia, di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 wacana Usaha Perasuransian
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kitab undang-undang hukum pidana Pasal 1320 dan Pasal 1774
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Bab 9 Pasal 246
• Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 73 Tahun 1992
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 wacana Usaha Perasuransian

tempatpinjamuang-Undang-undang ini yakni dasar aturan utama yang meregulasi industri perasuransian dan segala acara di dalamnya.

tempatpinjamuang-UU No. 2 Tahun 1992 terdiri dari aturan wacana kerja keras asuransi. Menurut dokumen tersebut, asuransi yakni salah satu bentuk kerja keras menangani risiko yang dihadapi masyarakat.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kitab undang-undang hukum pidana Pasal 1320 dan Pasal 1774

tempatpinjamuang-Kedua pasal aturan asuransi dalam kitab undang-undang hukum pidana ini pertanda bahwa asuransi mengandung perjanjian antara dua belah pihak. Perjanjian tersebut tergolong ke dalam ruang lingkup pidana, sehingga apa-apa yang terkait di dalamnya sanggup dibawa ke ranah aturan pidana.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Bab 9 Pasal 246

tempatpinjamuang-Hampir sama seumpama Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 wacana Perasuransian, KUHD Bab 9 Pasal 246 juga menerangkan wacana jenis pertanggungan asuransi, batas optimal pertanggungan, proses klaim yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, sampai bagaimana pertanggungan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen polis.

4. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 73 Tahun 1992

tempatpinjamuang-PP Nomor 73 Tahun 1992 mengendalikan penyelenggaraan kerja keras perasuransian dalam rangka mendorong perkembangan nasional. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi mesti berprinsip sehat dan bertanggung jawab.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999

tempatpinjamuang-PP Nomor 64 Tahun 1999 ini ialah revisi dari PP Nomor 7 Tahun 1992, yang membahas penyelenggaraan perasuransian. Perubahan tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan peraturan dan regulasi yang ada dengan pergantian zaman.

Dasar Hukum Asuransi dalam Islam

tempatpinjamuang-Dalam Islam aturan jual beli mesti menyanggupi beberapa unsur dan syarat yakni akad, penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan.

tempatpinjamuang-Syarat jual beli dalam Islam mesti ada kerelaan dari kedua belah pihak, objek jual beli bukan barang haram atau najis, dan gak mengandung riba.

tempatpinjamuang-Berdasarkan syarat sah jual beli dasar aturan asuransi dalam Islam itulah ada sebagian yang beropini bahwa asuransi yakni haram alasannya kontrak dan barang yang diperjualbelikan gak terang (gharar), mengandung paksaan alasannya penerima mengeluarkan duit premi, dan faedah asuransi dianggap mengandung unsur spekulasi (qimar) dan penetapan bunga (riba) dalam investasi asuransi.

tempatpinjamuang-Karena dalam asuransi konvensional, objek yang diperjualbelikan sanggup dikatakan gak memiliki wujud, bukan?

tempatpinjamuang-Kemudian pengelolaan premi dari nasabah oleh perusahaan pun lazimnya kurang transparan. Sementara dalam Islam, pengelolaan dana tersebut mesti menyanggupi syarat seumpama yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya.

Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Syariah dalam Islam

Asuransi syariah inilah yang sanggup dikatakan menjadi balasan dari kesimpangsiuran halal atau haramnya asuransi. Asuransi syariah menjawab keperluan umat Islam yang ingin mendapat proteksi tetapi menurut asas dan prinsip fatwa Islam sehingga gak melanggar syariat agama.

tempatpinjamuang-Perusahaan asuransi syariah cuma berfungsi selaku pengurus dari iuran dana para peserta. Konteks dalam asuransi syariah yakni penghimpunan dana bukan jual beli seumpama dalam asuransi konvensional.

tempatpinjamuang-Inilah perbedaan paling fundamental antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang perlu kau pahami.

tempatpinjamuang-Tujuannya pun sudah terang bahwa dana tersebut digunakan untuk menolong sesama penerima yang membutuhkan. Sehingga iuran dana yang sudah disetorkan dianggap selaku hibah atau hadiah.

tempatpinjamuang-Hukum asuransi dalam Islam, kado yang sudah diberikan terhadap orang lain pantang untuk diambil kembali.

tempatpinjamuang-Adapun asuransi syariah yang mengandung investasi, pengelolaan dana, dan investasinya pun berniat untuk membagi rata laba tersebut.

tempatpinjamuang-Investasi dalam asuransi syariah juga ditentukan gak mengandung riba, gharar, dan maisir.

tempatpinjamuang-Jika kita ringkas beberapa kesimpulan yang sanggup diambil wacana aturan asuransi dalam Islam yakni selaku berikut ini:

• Memilih proteksi yang dikelola secara syariah
• Unsur tolong menolong dalam iuran atau dana tabarru’
• Dana hibah yang terkumpul digunakan untuk kebaikan
• Bagi hasil risiko maupun keuntungan
• Bentuk muamalah (hubungan insan selaku makhluk sosial) dalam administrasi keuangan
• Sengketa ditanggulangi dengan jalan musyawarah apalagi dahulu

Dasar Hukum Agen Asuransi

tempatpinjamuang-Dasar aturan asuransi yang membahas wacana biro asuransi ada pada UU Nomor 40 Tahun 2014 wacana Perasuransian pada Pasal 28.

tempatpinjamuang-Dalam UU tersebut, biro asuransi berhak untuk menjual produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi, dengan keharusan menyodorkan info yang benar ke pemegang polis dan tertanggung.

tempatpinjamuang-Dalam beroperasi, mereka juga wajib terdaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

tempatpinjamuang-Agen asuransi juga berhak mendapat komisi dari premi yang ia dapatkan dari pemegang polis, tetapi mesti dengan izin perusahaan asuransi dan gak boleh menggelapkan duit premi nasabah.

Landasan Hukum untuk Pembatalan Perjanjian Asuransi

tempatpinjamuang-Gak cuma mengendalikan perjanjian asuransi, aturan di Indonesia juga melindungi penerima dan perusahaan asuransi. Sebab, sanggup saja ada hal-hal di luar perjanjian yang dilanggar perusahaan maupun penerima asuransi. Karena itu, aturan asuransi di Indonesia sudah mengantisipasinya lewat undang-undang yang berlaku.

tempatpinjamuang-Baik perusahaan maupun penerima sanggup membatalkan perjanjian. Pembatalan asuransi sudah dikontrol dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, perjanjian asuransi dianggap batal jika beberapa hal di bawah ini terjadi:

• Terbukti melaksanakan kecurangan, penipuan, atau rekayasa oleh tertanggung
• Keputusan pengadilan yang membebaskan penanggung dibebaskan dari segala keharusan terhadap tertanggung
• Ada kerugian yang gak tercantum dalam perjanjian asuransi yang sudah disepakati
• Terdapat info yang gak benar dari tertanggung atau dengan kata lain gak jujur dalam mengisi keadaan permulaan sebelum registrasi asuransi
• Jika terbukti bahwa objek asuransi ialah barang ilegal atau barang terlarang yang diperdagangkan di kawasan aturan Indonesia dan terbukti melanggar peraturan perdagangan

tempatpinjamuang-Intinya aturan aturan asuransi ini berniat untuk sama-sama melindungi kepentingan tertanggung dan penanggung.

Pasal 1320 KUH Perdattempatpinjamuang-Baik penerima dan perusahaan asuransi dibutuhkan mendapat hak dan melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dalam polis asuransi.

tempatpinjamuang-Apalagi, aturan asuransi di Indonesia sudah cukup lengkap. Pemerintah sudah menyodorkan payung aturan asurnasi dan tutorial untuk manajemen perasuransian lewat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator resmi forum keuangan di Indonesia.

tempatpinjamuang-Bahkan, MUI pun sudah menyodorkan fatwa wacana aturan asuransi dalam pkamungan agama Islam.

tempatpinjamuang-Jadi, kau sekarang gak perlu ragu lagi wacana kedudukan asuransi di mata aturan baik dari sisi perspektif negara maupun agama.

tempatpinjamuang-Dengan begitu, kau pun gak perlu ragu untuk memiliki asuransi. Namun, ingat, senantiasa ketahui setiap perjanjian tertulis yang ada pada polis asuransi dikala akan membelinya.

Tujuan asuransi

tempatpinjamuang-Setelah mengenali landasan aturan dari asuransi, kau niscaya ingin mengenali tujuan dari memiliki asuransi. Berikut ini tujuan-tujuannya.

• Pengalihan risiko
• Ganti rugi
• Pemberi santunan
• Kesejahteraan anggota

1. Pengalihan risiko

tempatpinjamuang-Pengalihan risiko yakni tujuan utama dari memiliki asuransi. Risiko akan dialihkan dari tertanggung terhadap pihak penanggung yang adalah perusahaan asuransi.

tempatpinjamuang-Sebab maksud dari asuransi memang untuk menanggung segala jenis kerugian yang mungkin dialami tertanggung, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keluarga atau piawai warisnya.

tempatpinjamuang-Tujuan memiliki asuransi yang satu ini lazimnya didasari kesadaran dan pengertian yang bagus dari tertanggung perihal kemungkinan ancaman maupun kerugian yang hendak memiliki pengaruh pada keamanan jiwa ataupun kekayaannya.

tempatpinjamuang-Pengalihan risiko ini sanggup ditangani jika tertanggung atau pemegang polis mengeluarkan duit sejumlah premi. Premi tersebut akan diterima penanggung dan dialihkan selaku faedah terhadap tertanggung jika suatu hari mengalami risiko tertentu.

2. Ganti rugi

tempatpinjamuang-Selain itu, asuransi juga memiliki tujuan selaku ganti rugi jika terjadi apa-apa terhadap tertanggung semisal tiba-tiba mengalami ancaman atau kerugian yang menimpanya.

tempatpinjamuang-Namun, ancaman dan kerugian tersebut bekerjsama jarang sekali terjadi. Lebih sering terjadi cuma sebagian sehingga kerugian yang ditanggung pun bukan kerugian total.

tempatpinjamuang-Ganti rugi yang hendak ditangani penanggung pun diadaptasi dengan paket asuransi yang dipilih.

3. Pemberi santunan

tempatpinjamuang-Pada dasarnya, asuransi kerugian ataupun asuransi jiwa ditangani dengan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung.

tempatpinjamuang-Namun, perjanjian ini dikontrol undang-undang yang berlaku sehingga asuransi sifatnya bermetamorfosis wajib alasannya terikat undang-undang. Ini yang kemudian menjadikannya menjadi asuransi sosial.

tempatpinjamuang-Asuransi sosial ini berniat untuk melindungi penduduk dari banyak sekali ancaman kecelakaan yang sanggup menyebabkan cacat permanen atau bahkan kematian.

tempatpinjamuang-Tentunya proteksi ini diberikan setelah mereka berkontribusi dengan membayarkan premi. Namun, mereka yang membayarkan bantuan selaku tertanggung yakni mereka yang terikat dalam suatu kekerabatan aturan tertentu seumpama kekerabatan kerja, penumpang transportasi umum, dan lain-lain yang sudah dikontrol undang-undang.

4.  Kesejahteraan anggota

tempatpinjamuang-Asuransi dijalankan suatu kalangan yang mana perusahaan asuransi berperan selaku penanggung, sedangkan orang-orang yang berada di dalamnya yakni tertanggung.

tempatpinjamuang-Asuransi jenis ini memiliki cara kerja yang berlaku pada suatu koperasi yang saling menanggung dan kerja keras bareng untuk menjamin kemakmuran anggota.

tempatpinjamuang-Bila seorang anggota mengalami bencana yang menyebabkan kerugian atau bahkan meninggal dunia, kalangan tersebut akan menyodorkan sejumlah duit tersebut terhadap yang bersangkutan selaku santunan.

Jenis-jenis Asuransi

tempatpinjamuang-Umumnya, asuransi terbagi menjadi dua jenis, yakni asuransi jiwa dan asuransi umum. Jenis-jenis tersebut akan dikelompokkan lagi sesuai dengan turunannya.

tempatpinjamuang-Ini yang menyebabkan produk-produk asuransi mengikuti pengelompokan berikut:

Asuransi jiwa

• Asuransi jiwa berjangka
• Asuransi jiwa seumur hidup
• Asuransi jiwa unit link
• Asuransi jiwa dwiguna (endowment)

Untuk mengenali jenis asuransi jiwa mana yang kau butuhkan, yuk ikutan kuis berikut:

Asuransi umum

• Asuransi kesehatan
• Asuransi kendaraan bermotor
• Asuransi properti
• Asuransi kecelakaan diri
• Asuransi kredit
• Asuransi sosial
• Asuransi perjalanan
• Asuransi komersial
• Asuransi kebakaran
• Asuransi pengangkutan (marine cargo)

Masa berlaku asuransi

tempatpinjamuang-Menurut Pasal 255 KUHD, masa berlaku asuransi didasari penutupan asuransi yang sudah terjadi.

tempatpinjamuang-Aplikasi yang ditangani sudah disetujui dan sudah ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) yang diikuti dengan pembayaran premi. Penutupan asuransi ini sanggup terjadi, bahkan sebelum polis diterbitkan.

tempatpinjamuang-Oleh alasannya itu, asuransi sudah berlaku sejak perjanjian sementara ditandatangani. Perusahaan asuransi pun wajib untuk mempublikasikan polis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tempatpinjamuang-Sejak dikala itu pula, hak dan keharusan di antara tertanggung dan penanggung sudah muncul.

tempatpinjamuang-Lengkap sudah klarifikasi perihal asuransi dan dasar aturan yang melandasinya. Kamu tidak perlu khawatir jika asuransi tidak menjamin perlindunganmu alasannya mereka pun dikontrol peraturan yang berlaku, bahkan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kamu punya pertanyaan terkait asuransi syariah? Jangan ragu untuk tanyakan pada pakar asuransi lewat Tanya tempatpinjamuang! 

Tags : hukum asuransi , ldn-hea-top